Mission Statement

What we want to achieve

Mari peduli dengan penyandang disabilitas dan lepra di Indonesia.

Learn more »

Past Event

31 Januari 2011

WORLD LEPROSY DAY 2011.

Be Our Friend

join our community

langthis!
Blog

SIARAN PERS – DPR HARUS SEGERA REVISI RUU PENYANDANG DISABILITAS

Rancangan Undang-undang Penyandang Disabilitas masuk sebagai RUU prioritas pada Prolegnas 2015. Pada saat ini, DPR sedang mempersiapkan RUU Penyandang Disabilitas untuk diajukan sebagai usul inisiatif DPR, yang kemudian akan dibahas bersama dengan Pemerintah.

Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas, yang terdiri dari organisasi penyandang disabilitas, sudah menyampaikan usulan draft RUU dan draft Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas versi masyarakat penyandang disabilitas kepada DPR. Draft tersebut merupakan hasil masukan para penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas dan keterwakilan masyarakat penyandang disabilitas dari seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Draft RUU tersebut telah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR pada tahun 2014, tetapi pembahasannya tidak dilanjutkan karena berakhirnya masa kerja DPR Periode 2009-2014. Pengusulan RUU Penyandang Disabilitas dilakukan kembali pada DPR periode 2014-2019, dan masuk sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas 2015. RUU Penyandang Disabilitas versi masyrakat penyandang disabilitas mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari berbagai fraksi di Komisi VIII, Pimpinan Baleg DPR, Komite III DPD, dan bahkan Menteri Sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan draft RUU usulan masyarakat penyandang disabilitas memiliki andil besar dalam masuknya RUU itu sebagai prioritas pada tahun 2015.

Namun begitu, Kami dikejutkan dengan kabar bahwa Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) tidak menggunakan draft RUU versi masyarakat penyandang disabilitas sebagai RUU yang dipersiapkan untuk dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Draft yang digunakan oleh Setjen untuk disampaikan kepada Komisi VIII adalah yang masih tertinggal jauh dari draft yang diusulkan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Ada 4 poin yang masih menjadi kelemahan RUU versi Setjen DPR, yaitu sebagai berikut,

  1. Secara substansi, draft RUU versi Setjen DPR masih menggunakan pendekatan lama, yaitu masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek yang hanya membutuhkan belas kasih pihak lain (charity based). Padahal cara pandang saat ini seharusnya sudah melihat penyandang disabilitas sebagai subyek yang wajib dipenuhi hak asasinya sebagai seorang manusia dan warga negara (rights based). Perubahan cara pandang itu merupakan amanat dari Convention on the Right of People with Disability (CRPD) yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2011;
  2. RUU versi Setjen masih memandang penyandang disabilitas sebagai isu permasalahan sosial masyarakat yang harus ditanggulangi, dengan menitikberatkan pengaturan hanya kepada kesejahteraan sosial, bukan sebagai subyek pembangunan yang harus didukung berdasarkan hak-haknya;
  3. Sistematika draft RUU versi Setjen tidak memudahkan pelaksana undang-undang dalam implementasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena tidak menegaskan siapa yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak penyandang disabilitas tertentu;
  4. Isu yang diatur hanya mencakup pada sektor yang terbatas, yaitu Hukum, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Politik, Pemerintahan, Budaya, Pariwisata, Olah Raga, dan Resiko Bencana. Sektor itu masih belum mencakup semua sektor yang terkait dengan penyandang disabilitas. adapun sektor lain yang belum tercakup adalah seperti transportasi, infrastruktur, informasi, dan komunikasi;
  5. RUU Penyandang Disabilitas versi Setjen DPR tidak menjadikan ketentuan dalam CRPD sebagai prinsip utama dalam merumuskan pasal-pasalnya, sehingga masih banyak ketentuan dalam CRPD yang tidak tercermin dalam ketentuan dalam RUU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas menyatakan sikap sebagai berikut,

  1. 1. Mendesak Komisi VIII  menginstruksikan kepada Setjen DPR untuk merevisi draft RUU Penyandang Disabilitas yang diajukan;
  2. 2. Mendesak Setjen DPR untuk melakukan revisi terhadap RUU versi mereka berdasarkan kepada draft RUU Penyandang Disabilitas usulan masyarakat penyandang disabilitas sebagai refferensi utama perubahan;
  3. 3. Mendesak Komisi VIII DPR untuk memastikan draft RUU Penyandang Disabilitas yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah sudah menganut sudut pandang Rights Based, dan mencakup pada seluruh sektor dalam pemerintahan, yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
  4. Mendesak Komisi VIII untuk mempercepat proses persiapan draft RUU, agar segera menjadi draft usulan DPR, dan kemudian masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah pada masa sidang terdekat, pasca reses yang sata ini sedang dilakukan. Sehingga Komisi VIII akan mampu menyelesaikan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas pada tahun 2015, sesuai dengan komitmen awal yang sudah tercantum dalam Prolegnas 2015.

Jakarta, 29 April 2015

KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

Contact Person:

Ariyani Soekanwo (Pusat Pemilihan Umum untuk Akses Penyandang Cacat)

Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Yeni Rosa (Perhimpunan Jiwa Sehat)

Aria Indrawati (Persatuan Tuna Netra Indonesia )

Mahmud Fasa (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia)

Tigor Hutapea (LBH Jakarta)

Fajri Nursyamsi (PSHK)

 

RUU Penyandang Disabilitas Mengalami Tantangan Diskriminatif, Menyedihkan!!

RANCANGAN UNDANG – UNDANG PENYANDANG DISABILITAS KENAPA MASIH TERUS INGIN DIDISKRIMINASI YA!

https://www.selasar.com/politik/pshk-draf-ruu-penyandang-disabilitas-diskriminatif

PSHK: Draf RUU Penyandang Disabilitas Diskriminatif

Semarang, 29/4 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai draf Rancangan Undang Undang tentang Penyandang Disabilitas usulan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi VIII DPR RI masih diskriminatif.

“Rancangan Undang Undang (RUU) Penyandang Disabilitas versi Setjen DPR RI masih diskriminatif sehingga harus ditinjau ulang dan dilakukan revisi sebelum diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR,” kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Rabu.

Peneliti PSHK Fajri Nursyamsi juga sependapat dengan Ronald bahwa draf RUU terakhir yang diusulkan oleh Setjen DPR ke Komisi VIII (Bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan) masih diskriminatif.

Rancangan undang-undang itu, kata Fajri menambahkan, masih minitikberatkan pengaturan hanya pada kesejahteraan sosial, atau masih memandang penyandang disabilitas sebagai permasalahan sosial masyarakat.

Hal tersebut, lanjut Fajri, patut disayangkan karena sebelumnya Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas–terdiri atas organisasi penyandang disabilitas–sudah menyampaikan usulan draf RUU dan draf Naskah Akademik versi masyarakat kepada DPR.

Ia mengemukakan bahwa draf versi masyarakat sudah menggunakan cara pandang “rights based” (hak dasar), yaitu dengan menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek dalam pengaturan dan fokus pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor terkait.

Selain itu, menurut Fajri, draf RUU versi masyarakat sudah menyesuaikan dengan prinsip dalam UUD 1945 dan Convention on the Right of People with Disability (CRPD) yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Dalam hal sistematika pengaturan, baik Fajri maupun Ronald berpendapat bahwa RUU versi Setjen tidak memudahkan pelaksana undang-undang dalam hal implementasi karena tidak menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak penyandang disabilitas tertentu.

Sementara itu, draf RUU versi masyarakat telah menggunakan sistematika pengaturan bedasarkan berbagai sektor dalam pemerintahan sehingga jelas pengaturannya mengarahkan pada “siapa melakukan apa”.

Berdasarkan hal itu, kata Ronald, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendesak Komisi VIII menginstruksikan kepada Setjen DPR untuk merevisi draf RUU Penyandang Disabilitas.

Ronald menegaskan bahwa revisi terhadap RUU versi Setjen DPR harus berdasarkan pada draf RUU versi masyarakat sebagai referensi utama perubahan sehingga draf tersebut menganut sudut pandang “rights based” dan mencakup pada seluruh sektor dalam pemerintahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Selain itu, kata dia, koalisi juga mendesak Komisi VIII untuk mempercepat proses persiapan draf RUU agar segera menjadi draf usulan DPR, kemudian masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama dengan pemerintah pada masa sidang terdekat.

“Dengan demikian, RUU Penyandang Disabilitas bisa disahkan pada tahun 2015 sesuai dengan komitmen awal yang sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Ronald.

Editor: Zaid Jafar

 

SUARAKAN HAK BERBICARA ANDA UNTUK REKAN REKAN KITA YANG MENGALAMI KUSTA! untuk HAK DASAR mereka dalam pemeriksaan KESEHATAN UMUM dan KUSTA !

MARI BERGABUNG dalam PETISI ini: silahkan sign ya!  https://www.change.org/p/hapusstigmadandiskriminasipadakusta-terhadap-komunitas-keluarga-dan-pribadi-orang-yang-mengalami-dan-yang-pernah-mengalami-kusta-mulai-sekarang-hilangkan-lah-stigma-dan-diskriminasi-pada-kusta-berdayakanlah-mereka-dengan-berkesinambungan-bukan-sekeda

Yang tidak kelihatan banyak, namun yang protes ada dimana-mana ! ayo berikan pelayanan yang mendasar dan hendaknya para dokter dan paramedis dan khususnya rumah sakit lebih memakai AKAL SEHAT dan JELAS cara menolongnya!

 

TINGKAT COMPETITIVENESS Indonesia di ASEAN dan hubungannya dengan PENYAKIT MENULAR ! termasuk Leprosy

4. Indonesia has benefited from infrastructure and connectivity improvements, strengthening public and private governance, and has achieved a remarkable 36th place for government efficiency. Despite progress, corruption remains prevalent (87th) and the labor market (110th) remains the country’s weakest aspect, owing to rigidities in wage setting and hiring and firing procedures. The participation of women in the workforce remains low (112th), public health (99th) is an area of concern, and the incidence of communicable diseases and infant mortality are among the highest outside sub-Saharan Africa. On the more sophisticated drivers of competitiveness, Indonesia’s technological readiness is lagging (77th) with the use of ICTs by the population at large comparatively low (94th.)

 

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) – untuk RUU tentang PENYANDANG DISABILITAS – on Progress – Semoga Dapat Efektif tahun 2015 ini

Pada saat ini Prolegnas untuk RUU tentang Penyandang Disabilitas sedang dalam tahapan progess, semoga dalam waktu ini semakin kelihatan dan nyata dan disahkan untuk dipakai diseluruh tanah air INDONESIA, mari bersatu padu untuk bekerja sama sampai garis FINISH, terima kasih untuk semuanya, yang paling aktif dari GPDLI adalah Bapak KETUA GPDLI – HERMEN HUTABARAT, salam sukses pak

SALAM GPDLI

Tentang RUU

Pengusul
  • DPR, KOMISI – Komisi VIII.
  • DPR, MASYARAKAT – KomNasHAM.
  • DPR, MASYARAKAT – Komisi Hukum Nasional.
  • DPR, MASYARAKAT – DPP- Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Persatuan Tuna Netra Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat.
  • DPR, MASYARAKAT – Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia.
  • DPD, DPD – Komite III.

Lihat LINK Nya di : http://dpr.go.id/prolegnas/index/id/26

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan
    1. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam bentuk penyediaan perlindungan lebih atau perlakuan khusus (dijamin dalam Pasal 28 H dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 serta dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);
    2. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan yang terjadi diantaranya karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti stigma, stereotype, rejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan;
    3. Peraturan hukum tentang perlindungan hak penyandang disabilitas kurang tersosialisasi dengan baik, tidak ada penegasan sanksi dalam peratuan pelaksanaannya, serta sering tidak sinkron dengan peraturan hukum lainnya;  dan

    UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disusun dan diterbitkan pada saat minimnya referensi tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik secara nasional, regional, maupun global. Sehingga secara substantif materi muatan yang terkandung dalam UU ini cenderung memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas yang terbatas.

Sasaran yang ingin Diwujudkan
    1. RUU ini menjadi legal standing dalam mempelopori revolusi pencerahan bagi penyandang disabilitas; dan

    RUU ini dapat menjadi a tool social control and a tool of social engineering bagi penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan serta seluruh rakyat Indonesia dalam membangun kesadaran untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Jangkauan dan Arah Pengaturan
    Dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas ini, jangkauan dan arah pengaturannya mencakup:

    1. Ketentuan umum;
    2. Pengaturan mengenai Hak sipil serta hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, Hak dalam  bidang pendidikan, Hak dalam bidang pekerjaan, Hak dalam bidang kesehatan, Hak dalam bidang politik, Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Hak dalam bidang keagamaan, Hak dalam bidang kesejahteraan sosial, Hak dalam bidang perekonomian, Hak dalam bidang olahraga, Hak dalam bidang perumahan, Hak dalam bidang pelayanan publik, dan Hak dalam bidang aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas;
    3. Jenis dan derajat kedisabilitasan;
    4. Sensus statistik dan pengumpulan data;
    5. Koordinasi;
    6. Kerjasama regional dan internasional;
    7. Pembinaan dan pengawasan;
    8. Penghargaan;
    9. Pendanaan;
    10. Peran organisasi, keluarga dan masyarakat;
    11. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia; dan

    Ketentuan sanksi.

    Dasar Pembentukan

    Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Posisi RUU
    1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VIII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

    RUU tentang Penyandang Disabilitas sudah ditetapkan menjadi RUU usul DPR pada periode keanggotaan 2009-2014.

 

SIAPA BILANG DI SUMATERA UTARA TIDAK ADA LAGI STIGMA DAN DISKRIMINASI PADA DISABILITAS DAN KUSTA!

Dari beberapa kali pertemuan dengan rekan rekan yang ada di Sumatera Utara, dimana juga masih banyak limpahan rekan rekan yang mengalami kusta dari Aceh dan propinsi yang lain, ternyata stigma dan diskriminasi terjadi dengan sangat menyedihkan dan mempengaruhi kwalitas kehidupan mereka, Pak Hermen sangat menentang kejadian yang terjadi di beberapa kampung di Sumatera Utara, dan GPDLI tetap bekerja sampai sekarang untuk memperjuangkan segalanya yang berhubungan dengan situasi kondisi tersebut. Dukunglah GPDLI dalam bentuk nyata!

 

GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN KOMUNITAS DISABILITAS DAN KUSTA TERUS BERGERAK DISELURUH INDONESIA

 

Writing Contest Winner – 4th Conference of The ASEAN Disability Forum di MYANMAR 16-18 Desember 2014

Writing Contest

In Order Ahead of the 4th Conference of the ASEAN Disability Forum in Myanmar 16-18 December 2014

LIVELIHOOD, REDUCING POVERTY RATE, AND SOCIAL SERVICES IN INDONESIA DISABILITIES COMMUNITY

Nuah Perdamenta Tarigan

“Every day we are constantly reminded that work for everyone, determining the existence of human beings. Work is a way to survive and meet basic needs. But the work is also an activity in which the individual recognizes their identity, both to themselves and those around them. It is very important for themselves, family welfare and stability of society. “- Juan Somavia, ILO Director General, June 2001

Demikian tulisan pendahuluan dari Paper yang memenangkan Kontes Menulis sebelum diadakannya Pertemuan ke 4 ASEAN DISABILITY FORUM di Myanmar, dimana GPDLI memenangkan lomba penulisan ini dengan tema tersebut diatas, sukses terus untuk semua komunitas disabilitas dan kusta dimanapun di Indonesia, ASEAN dan global.

 

A LEADER WITH A VISION – Good Bye Mr Lee – REST IN PEACE

In his own words, Mr Lee said: “For the young, let me tell you the sky has turned brighter. There’s a glorious rainbow that beckons those with the spirit of adventure. And there are rich findings at the end of the rainbow. To the young and to the not-so-old, I say, look at that horizon, follow that rainbow, go ride it.”

- CNA/ly

 

The JAKARTA CONSENCUS ! Untuk Pemberdayaan Penyandang DISABILITAS seluruh INDONESIA (termasuk yang mengalami KUSTA)

THE JAKARTA CONSENSUS (7th February 2015)  at Wisma PGI Jakarta (Pertemuan yang didukung oleh DISABILITY RIGHTS FUND)

A. PEMERINTAH (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) Nasional/ Daerah harus memperhatikan Kaum Disabilitas dan Kusta lebih baik lagi dengan memberikan akses yg terbuka, akurat , transparan dan responsif dalam segala aspek !

B. Sektor Pemerintah, sektor Swasta dan masyarakat harus bisa menciptakan Lapangan pekerjaan  dan kewirausahaan serta pelatihan kerja dan ketrampilan  bagi orang yang mengalami disabilitas/ kusta, keluarga  dan komunitasnya agar tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi  yang lebih besar lagi!

C.  Harus diikutsertakan dalam setiap proses perencanaan , penyusunan dan pengawasan program pemerintah maupun swasta serta masyarakat dalam menyusun rencana strategis pembangunan serta mengawalnya dalam pengembangan masyarakat kedepan TANPA STIGMA DAN DISKRIMINASI!

In ENGLISH:

THE JAKARTA CONSENSUS

A. GOVERNMENT (Executive, Legislative, Judicial) National / Regional, should pay attention to People who have disabilities and leprosy better by giving access to an open, accurate, transparent and responsive in all aspects!

B. The government sector, private sector and the public should be able to create jobs and entrepreneurial field and job training and skills for people with disabilities / leprosy, their families and communities so as not to cause social and economic problems are even greater!

C. Must be included in any process of planning, preparation and supervision of government and private programs and community development in strategic planning as well as to guard them in the development of future society, NO STIGMA AND DISCRIMINATION!

SALAM KAMI !

1. Amir Alrafati

2. Anggih Ardiyani

3. Hermen M. Hutabarat

4. Ismail

5. Ita Siti Fatimah

6. Nuah P. Tarigan

7. Robi Darmawan

8. Yatmo

9.Sri Yatmo

10.Maulani Rotinsulu