Mission Statement

What we want to achieve

Mari peduli dengan penyandang disabilitas dan lepra di Indonesia.

Learn more »

Past Event

31 Januari 2011

WORLD LEPROSY DAY 2011.

Be Our Friend

join our community

langthis!
Blog

BANGKOK DECLARATION TOWARDS A LEPROSY-FREE WORLD

International Leprosy Summit – Overcoming the Remaining Challenges,

Bangkok, Thailand, 24–26 July 2013

BANGKOK DECLARATION

TOWARDS A LEPROSY-FREE WORLD

We, the Ministers of Health from the 17 high-burden leprosy countries in all WHO regions, with relevant stakeholders, and the World Health Organization;

Appreciating the enormous strides made in the reduction of the global burden of leprosy over the past 25 years, including the attainment of the global goal of elimination of leprosy as a public health problem as defined in the World Health Assembly resolution WHA44.9 (in 1991), to reduce the prevalence of leprosy to less than 1 case per 10 000 population;

Acknowledging the huge reduction of disease burden through the widespread implementation of multidrug therapy (MDT) among other prevention and control and care approaches;

Further acknowledging the contribution of all partners involved in leprosy work;

Believing that the long experience of the leprosy control programme in achieving the goal of elimination of leprosy as a public health problem globally will be used to improve the interventions against other neglected tropical diseases;

Concerned, however, with the continuing occurrence of new leprosy cases annually in significant numbers in various countries and also with the continued existence of hyperendemic areas within countries that have led to the consequent stagnation of the leprosy situation over recent years;

Noting with concern the rising complacency consequent to perceiving the leprosy problem as relatively small, and that such complacency results in reduced political commitment, relegated priority, and decreased resources towards dealing effectively with this public health problem;

Recognizing the set target in the current enhanced global strategy for further reducing the disease burden due to leprosy (2011–2015), following the recommendations of the WHO Expert Committee on Leprosy in its eighth report, and considering the World Health Assembly resolution WHA66.12 (2013), on Neglected Tropical Diseases, which includes leprosy, and that urges Member States to implement the WHO roadmap for accelerating the work to overcome the global impact of such diseases;

We, the Ministers of Health from the 17 high-burden leprosy countries in all WHO regions, with relevant stakeholders, and the World Health Organization;

1.      declare that it is time for the leprosy-endemic countries, as well as their international and national partners, to reaffirm their commitments and reinforce their participation towards addressing leprosy in order to ensure a leprosy-free world at the earliest;

2.      urge governments and all interested parties to accord higher priority for activities towards a leprosy-free world, and allocate increased resources in the coming years, in a sustainable manner, and in doing so:

  1. aim to reduce the burden of leprosy and ultimately move towards a leprosy-free world;
  2. apply special focus on high-endemic geographic areas within countries through vigorous and innovative approaches towards timely case detection and treatment completion aiming to achieve leprosy elimination as a public health problem at subnational levels;
  3. achieve the global target of reducing the occurrence of new cases with visible deformity (grade 2 disability) to less than one case per million population by the year 2020;
  4. d. prevent occurrence of disability through early detection as well as limiting disabilities among already disabled persons;
  5. e. involve communities and the forums of persons affected by leprosy in the process of strategy formulation and implementation of leprosy care, including physical, social and economic rehabilitation and social integration, as per WHO guidelines[1];
  6. promote empowerment of persons affected by leprosy and ensure effective implementation of United Nations resolutions A/RES/65/215, Elimination of Discrimination Against Persons Affected by Leprosy and their Family Members, and A/HRC/15/30 Principles and Guidelines for the Elimination of Discrimination against Persons Affected by Leprosy and their Family Members.
  7. monitor the progress towards attainment of targets through a mechanism at the national level with technical support from WHO and other relevant partners;

3.      Reaffirm our political commitment and guidance towards a world free of leprosy.

Bangkok

24 July 2013


[1] Guidelines for strengthening participation of persons affected by leprosy in leprosy services. New Delhi, World Health Organization, 2011.

 

PENGUNGSI SINABUNG – Suatu Perenungan untuk semua…

PENGUNGSI SINABUNG yang kami sayangi – sebuah Tulisan yang tidak sempurna kami persembahkan utk kita semua…

Ditengah berkecamuknya gunung Sinabung,
Ditengah bergoncangnya Tanah Karo Simalem,
Banyak terjadi peristiwa,
Dibawah kaki langit yang perkasa ditengah rimbun dedaunan
Memutih
Memendar
Berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya
Kampung berubah
Suasana berubah
Seakan semua diubah menjadi sesuatu yang tidak kami kenal sebelumnya

Lama peristiwa, sudah bertahun kami tanpa rumah, tanpa tanah, hidup dari tenda ke tenda, dari rumah ke rumah
Martabat kami menghilang tak membekas
Ibarat hewan melata hidup diantara pepohonan yang tak kami kenal
sementara diatas sana yang seharusnya mereka peduli
Mereka hanya datang seketika
Kami hargai kepeduliannya
Kami hargai perhatiannya

Namun kami membutuhkan tempat
Namun kami membutuhkan harga diri
Kami membutuhkan menjadikan kami manusia
Manusia yang punya harkat

Sang penguasa Lokal
Berhenti berwacana
Berhenti diam
Jangan ambil untung atas penderitaan kami
Jangan ambil puji manusia atas penderitaan kami
Berikan yang terbaik jika itu terbaik dan bukan mencari keuntungan pribadi anda – untuk jabatan politik dan kebanggan lain!

Biarkan Asa terus ada diantara kami

Diantara kaum anak-anak, perempuan, yang disabilitas, dan yang lansia, semuanya…

Pedulilah bukan sekedar simpati tapi empati
Rasakan jika anda menjadi kami
Rasakan jika anda menjadi anak-anak pengungsi
Rasakan jika anda menjadi kaum perempuan
Rasakan jika anda menjadi kaum disabilitas
Rasakan jika anda menjadi kaum lansia
Rasakan anda jika kaum Bapak atau Ibu di tenda ini

Kami diam kami menunggu kami berdoa kiranya anda berubah…

 

SIARAN PERS – DPR HARUS SEGERA REVISI RUU PENYANDANG DISABILITAS

Rancangan Undang-undang Penyandang Disabilitas masuk sebagai RUU prioritas pada Prolegnas 2015. Pada saat ini, DPR sedang mempersiapkan RUU Penyandang Disabilitas untuk diajukan sebagai usul inisiatif DPR, yang kemudian akan dibahas bersama dengan Pemerintah.

Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas, yang terdiri dari organisasi penyandang disabilitas, sudah menyampaikan usulan draft RUU dan draft Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas versi masyarakat penyandang disabilitas kepada DPR. Draft tersebut merupakan hasil masukan para penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas dan keterwakilan masyarakat penyandang disabilitas dari seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Draft RUU tersebut telah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR pada tahun 2014, tetapi pembahasannya tidak dilanjutkan karena berakhirnya masa kerja DPR Periode 2009-2014. Pengusulan RUU Penyandang Disabilitas dilakukan kembali pada DPR periode 2014-2019, dan masuk sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas 2015. RUU Penyandang Disabilitas versi masyrakat penyandang disabilitas mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari berbagai fraksi di Komisi VIII, Pimpinan Baleg DPR, Komite III DPD, dan bahkan Menteri Sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan draft RUU usulan masyarakat penyandang disabilitas memiliki andil besar dalam masuknya RUU itu sebagai prioritas pada tahun 2015.

Namun begitu, Kami dikejutkan dengan kabar bahwa Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) tidak menggunakan draft RUU versi masyarakat penyandang disabilitas sebagai RUU yang dipersiapkan untuk dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Draft yang digunakan oleh Setjen untuk disampaikan kepada Komisi VIII adalah yang masih tertinggal jauh dari draft yang diusulkan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Ada 4 poin yang masih menjadi kelemahan RUU versi Setjen DPR, yaitu sebagai berikut,

  1. Secara substansi, draft RUU versi Setjen DPR masih menggunakan pendekatan lama, yaitu masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek yang hanya membutuhkan belas kasih pihak lain (charity based). Padahal cara pandang saat ini seharusnya sudah melihat penyandang disabilitas sebagai subyek yang wajib dipenuhi hak asasinya sebagai seorang manusia dan warga negara (rights based). Perubahan cara pandang itu merupakan amanat dari Convention on the Right of People with Disability (CRPD) yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2011;
  2. RUU versi Setjen masih memandang penyandang disabilitas sebagai isu permasalahan sosial masyarakat yang harus ditanggulangi, dengan menitikberatkan pengaturan hanya kepada kesejahteraan sosial, bukan sebagai subyek pembangunan yang harus didukung berdasarkan hak-haknya;
  3. Sistematika draft RUU versi Setjen tidak memudahkan pelaksana undang-undang dalam implementasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena tidak menegaskan siapa yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak penyandang disabilitas tertentu;
  4. Isu yang diatur hanya mencakup pada sektor yang terbatas, yaitu Hukum, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Politik, Pemerintahan, Budaya, Pariwisata, Olah Raga, dan Resiko Bencana. Sektor itu masih belum mencakup semua sektor yang terkait dengan penyandang disabilitas. adapun sektor lain yang belum tercakup adalah seperti transportasi, infrastruktur, informasi, dan komunikasi;
  5. RUU Penyandang Disabilitas versi Setjen DPR tidak menjadikan ketentuan dalam CRPD sebagai prinsip utama dalam merumuskan pasal-pasalnya, sehingga masih banyak ketentuan dalam CRPD yang tidak tercermin dalam ketentuan dalam RUU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas menyatakan sikap sebagai berikut,

  1. 1. Mendesak Komisi VIII  menginstruksikan kepada Setjen DPR untuk merevisi draft RUU Penyandang Disabilitas yang diajukan;
  2. 2. Mendesak Setjen DPR untuk melakukan revisi terhadap RUU versi mereka berdasarkan kepada draft RUU Penyandang Disabilitas usulan masyarakat penyandang disabilitas sebagai refferensi utama perubahan;
  3. 3. Mendesak Komisi VIII DPR untuk memastikan draft RUU Penyandang Disabilitas yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah sudah menganut sudut pandang Rights Based, dan mencakup pada seluruh sektor dalam pemerintahan, yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
  4. Mendesak Komisi VIII untuk mempercepat proses persiapan draft RUU, agar segera menjadi draft usulan DPR, dan kemudian masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah pada masa sidang terdekat, pasca reses yang sata ini sedang dilakukan. Sehingga Komisi VIII akan mampu menyelesaikan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas pada tahun 2015, sesuai dengan komitmen awal yang sudah tercantum dalam Prolegnas 2015.

Jakarta, 29 April 2015

KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

Contact Person:

Ariyani Soekanwo (Pusat Pemilihan Umum untuk Akses Penyandang Cacat)

Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Yeni Rosa (Perhimpunan Jiwa Sehat)

Aria Indrawati (Persatuan Tuna Netra Indonesia )

Mahmud Fasa (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia)

Tigor Hutapea (LBH Jakarta)

Fajri Nursyamsi (PSHK)

 

RUU Penyandang Disabilitas Mengalami Tantangan Diskriminatif, Menyedihkan!!

RANCANGAN UNDANG – UNDANG PENYANDANG DISABILITAS KENAPA MASIH TERUS INGIN DIDISKRIMINASI YA!

https://www.selasar.com/politik/pshk-draf-ruu-penyandang-disabilitas-diskriminatif

PSHK: Draf RUU Penyandang Disabilitas Diskriminatif

Semarang, 29/4 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai draf Rancangan Undang Undang tentang Penyandang Disabilitas usulan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi VIII DPR RI masih diskriminatif.

“Rancangan Undang Undang (RUU) Penyandang Disabilitas versi Setjen DPR RI masih diskriminatif sehingga harus ditinjau ulang dan dilakukan revisi sebelum diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR,” kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Rabu.

Peneliti PSHK Fajri Nursyamsi juga sependapat dengan Ronald bahwa draf RUU terakhir yang diusulkan oleh Setjen DPR ke Komisi VIII (Bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan) masih diskriminatif.

Rancangan undang-undang itu, kata Fajri menambahkan, masih minitikberatkan pengaturan hanya pada kesejahteraan sosial, atau masih memandang penyandang disabilitas sebagai permasalahan sosial masyarakat.

Hal tersebut, lanjut Fajri, patut disayangkan karena sebelumnya Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas–terdiri atas organisasi penyandang disabilitas–sudah menyampaikan usulan draf RUU dan draf Naskah Akademik versi masyarakat kepada DPR.

Ia mengemukakan bahwa draf versi masyarakat sudah menggunakan cara pandang “rights based” (hak dasar), yaitu dengan menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek dalam pengaturan dan fokus pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor terkait.

Selain itu, menurut Fajri, draf RUU versi masyarakat sudah menyesuaikan dengan prinsip dalam UUD 1945 dan Convention on the Right of People with Disability (CRPD) yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Dalam hal sistematika pengaturan, baik Fajri maupun Ronald berpendapat bahwa RUU versi Setjen tidak memudahkan pelaksana undang-undang dalam hal implementasi karena tidak menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak penyandang disabilitas tertentu.

Sementara itu, draf RUU versi masyarakat telah menggunakan sistematika pengaturan bedasarkan berbagai sektor dalam pemerintahan sehingga jelas pengaturannya mengarahkan pada “siapa melakukan apa”.

Berdasarkan hal itu, kata Ronald, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendesak Komisi VIII menginstruksikan kepada Setjen DPR untuk merevisi draf RUU Penyandang Disabilitas.

Ronald menegaskan bahwa revisi terhadap RUU versi Setjen DPR harus berdasarkan pada draf RUU versi masyarakat sebagai referensi utama perubahan sehingga draf tersebut menganut sudut pandang “rights based” dan mencakup pada seluruh sektor dalam pemerintahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Selain itu, kata dia, koalisi juga mendesak Komisi VIII untuk mempercepat proses persiapan draf RUU agar segera menjadi draf usulan DPR, kemudian masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama dengan pemerintah pada masa sidang terdekat.

“Dengan demikian, RUU Penyandang Disabilitas bisa disahkan pada tahun 2015 sesuai dengan komitmen awal yang sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Ronald.

Editor: Zaid Jafar

 

SUARAKAN HAK BERBICARA ANDA UNTUK REKAN REKAN KITA YANG MENGALAMI KUSTA! untuk HAK DASAR mereka dalam pemeriksaan KESEHATAN UMUM dan KUSTA !

MARI BERGABUNG dalam PETISI ini: silahkan sign ya!  https://www.change.org/p/hapusstigmadandiskriminasipadakusta-terhadap-komunitas-keluarga-dan-pribadi-orang-yang-mengalami-dan-yang-pernah-mengalami-kusta-mulai-sekarang-hilangkan-lah-stigma-dan-diskriminasi-pada-kusta-berdayakanlah-mereka-dengan-berkesinambungan-bukan-sekeda

Yang tidak kelihatan banyak, namun yang protes ada dimana-mana ! ayo berikan pelayanan yang mendasar dan hendaknya para dokter dan paramedis dan khususnya rumah sakit lebih memakai AKAL SEHAT dan JELAS cara menolongnya!

 

TINGKAT COMPETITIVENESS Indonesia di ASEAN dan hubungannya dengan PENYAKIT MENULAR ! termasuk Leprosy

4. Indonesia has benefited from infrastructure and connectivity improvements, strengthening public and private governance, and has achieved a remarkable 36th place for government efficiency. Despite progress, corruption remains prevalent (87th) and the labor market (110th) remains the country’s weakest aspect, owing to rigidities in wage setting and hiring and firing procedures. The participation of women in the workforce remains low (112th), public health (99th) is an area of concern, and the incidence of communicable diseases and infant mortality are among the highest outside sub-Saharan Africa. On the more sophisticated drivers of competitiveness, Indonesia’s technological readiness is lagging (77th) with the use of ICTs by the population at large comparatively low (94th.)

 

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) – untuk RUU tentang PENYANDANG DISABILITAS – on Progress – Semoga Dapat Efektif tahun 2015 ini

Pada saat ini Prolegnas untuk RUU tentang Penyandang Disabilitas sedang dalam tahapan progess, semoga dalam waktu ini semakin kelihatan dan nyata dan disahkan untuk dipakai diseluruh tanah air INDONESIA, mari bersatu padu untuk bekerja sama sampai garis FINISH, terima kasih untuk semuanya, yang paling aktif dari GPDLI adalah Bapak KETUA GPDLI – HERMEN HUTABARAT, salam sukses pak

SALAM GPDLI

Tentang RUU

Pengusul
  • DPR, KOMISI – Komisi VIII.
  • DPR, MASYARAKAT – KomNasHAM.
  • DPR, MASYARAKAT – Komisi Hukum Nasional.
  • DPR, MASYARAKAT – DPP- Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Persatuan Tuna Netra Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat.
  • DPR, MASYARAKAT – Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia.
  • DPR, MASYARAKAT – Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia.
  • DPD, DPD – Komite III.

Lihat LINK Nya di : http://dpr.go.id/prolegnas/index/id/26

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan
    1. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam bentuk penyediaan perlindungan lebih atau perlakuan khusus (dijamin dalam Pasal 28 H dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 serta dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);
    2. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan yang terjadi diantaranya karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti stigma, stereotype, rejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan;
    3. Peraturan hukum tentang perlindungan hak penyandang disabilitas kurang tersosialisasi dengan baik, tidak ada penegasan sanksi dalam peratuan pelaksanaannya, serta sering tidak sinkron dengan peraturan hukum lainnya;  dan

    UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disusun dan diterbitkan pada saat minimnya referensi tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik secara nasional, regional, maupun global. Sehingga secara substantif materi muatan yang terkandung dalam UU ini cenderung memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas yang terbatas.

Sasaran yang ingin Diwujudkan
    1. RUU ini menjadi legal standing dalam mempelopori revolusi pencerahan bagi penyandang disabilitas; dan

    RUU ini dapat menjadi a tool social control and a tool of social engineering bagi penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan serta seluruh rakyat Indonesia dalam membangun kesadaran untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Jangkauan dan Arah Pengaturan
    Dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas ini, jangkauan dan arah pengaturannya mencakup:

    1. Ketentuan umum;
    2. Pengaturan mengenai Hak sipil serta hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, Hak dalam  bidang pendidikan, Hak dalam bidang pekerjaan, Hak dalam bidang kesehatan, Hak dalam bidang politik, Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Hak dalam bidang keagamaan, Hak dalam bidang kesejahteraan sosial, Hak dalam bidang perekonomian, Hak dalam bidang olahraga, Hak dalam bidang perumahan, Hak dalam bidang pelayanan publik, dan Hak dalam bidang aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas;
    3. Jenis dan derajat kedisabilitasan;
    4. Sensus statistik dan pengumpulan data;
    5. Koordinasi;
    6. Kerjasama regional dan internasional;
    7. Pembinaan dan pengawasan;
    8. Penghargaan;
    9. Pendanaan;
    10. Peran organisasi, keluarga dan masyarakat;
    11. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia; dan

    Ketentuan sanksi.

    Dasar Pembentukan

    Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Posisi RUU
    1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VIII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

    RUU tentang Penyandang Disabilitas sudah ditetapkan menjadi RUU usul DPR pada periode keanggotaan 2009-2014.

 

SIAPA BILANG DI SUMATERA UTARA TIDAK ADA LAGI STIGMA DAN DISKRIMINASI PADA DISABILITAS DAN KUSTA!

Dari beberapa kali pertemuan dengan rekan rekan yang ada di Sumatera Utara, dimana juga masih banyak limpahan rekan rekan yang mengalami kusta dari Aceh dan propinsi yang lain, ternyata stigma dan diskriminasi terjadi dengan sangat menyedihkan dan mempengaruhi kwalitas kehidupan mereka, Pak Hermen sangat menentang kejadian yang terjadi di beberapa kampung di Sumatera Utara, dan GPDLI tetap bekerja sampai sekarang untuk memperjuangkan segalanya yang berhubungan dengan situasi kondisi tersebut. Dukunglah GPDLI dalam bentuk nyata!

 

GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN KOMUNITAS DISABILITAS DAN KUSTA TERUS BERGERAK DISELURUH INDONESIA

 

Writing Contest Winner – 4th Conference of The ASEAN Disability Forum di MYANMAR 16-18 Desember 2014

Writing Contest

In Order Ahead of the 4th Conference of the ASEAN Disability Forum in Myanmar 16-18 December 2014

LIVELIHOOD, REDUCING POVERTY RATE, AND SOCIAL SERVICES IN INDONESIA DISABILITIES COMMUNITY

Nuah Perdamenta Tarigan

“Every day we are constantly reminded that work for everyone, determining the existence of human beings. Work is a way to survive and meet basic needs. But the work is also an activity in which the individual recognizes their identity, both to themselves and those around them. It is very important for themselves, family welfare and stability of society. “- Juan Somavia, ILO Director General, June 2001

Demikian tulisan pendahuluan dari Paper yang memenangkan Kontes Menulis sebelum diadakannya Pertemuan ke 4 ASEAN DISABILITY FORUM di Myanmar, dimana GPDLI memenangkan lomba penulisan ini dengan tema tersebut diatas, sukses terus untuk semua komunitas disabilitas dan kusta dimanapun di Indonesia, ASEAN dan global.