Implementasi CPRD Pasal 21: Peningkatan Ekonomi Penyandang Disabilitas melalui IT dan Jurnalisme – PELATIHAN GPDLI di PALEMBANG dan JAMBI, 15 – 17 November 2018

Oleh: Ken Kerta*

Untuk meningkatkan pengetahuan dasar dan pemahaman tentang Convention on the Right of Person with Disability (CRPD), khususnya pasal 21 tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia (GPDLI) mengadakan pelatihan bagi komunitas kusta dan organisasi penyandang disabilitas pada beberapa kota/daerah di Indonesia. Penulis sebagai bagian dari kegiatan ini,  ingin mengungkap kaitan implementasi pasal 21 CRPD dengan peningkatan ekonomi penyandang disabilitas melalui pemanfaatan IT dan kegiatan jurnalistik.

Sekilas tentang Convention on the Right of Person with Disability

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.Penandatanganan ini menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Dan dengan ditandatanganinya konvensi tersebut, negara wajib merealisasikan hak yang termuat dalam CRPD melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak.

Negara juga wajib menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Salah satu implementasi Pemerintah RI dalam hal ini adalah di sahkannya UU RI nomer 8 tahun 2016.

Mengulas pentingnya CRPD pasal 21

Dalam CRPD terdapat 50 pasal,  namun dalam hal ini penulis ingin mengulas khusus Pasal 21 tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi. Dalam tulisan ini penulis juga akan mengaitkan implementasi pasal 21 melalui IT dan kegiatan jurnalistik serta dampaknya bagi perekonomian masyarakat Penyandang Disabilitas termasuk multi disabilitas akibat kusta.

Pasal 21 CRPD menyebutkan, negara-negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk dengan:

a) Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;

b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;

c) Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;

d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;

e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Kebebasan berekpresi adalah hak setiap orang untuk mengungkapkan atau menyatakan, memperlihatkan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran; anggapan: buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa).

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin UUD 1945 pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh komunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan tersebut juga termuat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948 bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara.”

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan satu paket hak yang melekat pada setiap orang sebagai hak azasi manusia.  Secara umum, kebebasan berekspresi penting karena empat hal:

Pertama, kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang”, dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang.

Alasan kedua adalah untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan; dengan kata lain, “seseorang yang mencari pegetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan meghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin”.

Ketiga, kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik. Terakhir, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas/ kemampuan beradaptasi.

Dalam dunia kesehatan kebebasan berekspresi dan berpendapat berpengaruh pada kesehatan jiwa.  Orang yang terhambat dan tertekan kebebasannya rentan mengalami stress dan berlanjut pada masalah kejiwaan. Bahkan terkait kusta tekanan pikiran berdampak pada menurunnya stabilitas dan imunitas kesehatan yang memicu reaksi kusta.

Memanfaatkan IT dan kegiatan Jurnalistik untuk akses informasi

Kebebasan berekspresi dan berpendapat di era ini menempatkan IT dan kegiatan jurnalistik menjadi bagian yang sangat penting. Sejenak kita tengok sejarah Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timoer, Bintang Barat, Java Bode, dan Medan Prijaji terbit. Hingga pada hari Kemerdekaan para pendiri bangsa menyiarkan proklamasi melalui corong RRI sebagai sarana IT paling canggih saat itu.

Teknologi Informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

Sedangkan jurnalistik adalah kegiatan jurnalisme atau kewartawanan. Yaitu aktivitas meliput, mengolah, dan menyajikan sebuah informasi dalam bentuk berita kepada khalayak.

Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau yang sedang hangat (trend).

Kolaborasi IT dan jurnalistik menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menjelaskan sebagai pengolahan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi.

Di Malang,  penulis mengkolaborasi IT dan jurnalistik menjadi alat Forum Malang Inklusi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang disabilitas.  Hasilnya sangat efektif, saat ini sekira 20 organisasi disabilitas tergabung dalam forum tersebut.  Demikian pun respon pemerintah, khususnya di kota Malang saat ini telah sedang terlaksana proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik Disabilitas. CRPD pasal 21 dalam konteks ini telah benar-benar terealisasi.  Mengingat pentingnya akses informasi berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat Lingkar Sosial bekerjasama dengan Adi Gunawan Institut membuat pelatihan android bagi tuna netra.

Dalam lingkup yang lebih luas,  upaya membumikan CRPD pasal 21 juga sedang dilakukan oleh Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia (GPDLI) dan Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia (Farhan). Beberapa pelatihan CPRD untuk masyarakat disabilitas dan kusta telah dilakukan antara lain di Malang dan Palembang serta akan terus bergerak lintas daerah sesuai dengan kebutuhan. Farhan juga memiliki grup komunikasi whatsapp sebagai wadah diskusi para penggiat,  OYPMK dan orang yang mengalami kusta.

Implementasi CRPD pasal 21 berkaitan dengan pengembangan ekonomi

Survei penulis pada 20 organisasi penyandang disabilitas peserta Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 di Malang, dalam penggunaan IT kesemuanya telah menggunakan facebook untuk mengkampanyekan kegiatan organisasinya. Hasil lainnya menunjukkan hanya dua organisasi yang memiliki website resmi. Alasan klasik kebanyakan dari para penggiat organisasi penyandang disabilitas selain mengaku gaptek adalah tidak memiliki keterampilan menulis/ jurnalisme.

Alasan penggunaan facebook oleh para penggiat organisasi karena paling akses dan mudah serta berbiaya murah. Selain itu mereka juga menggunakan youtube dengan alasan yang sama. Akan tetapi penggunaan akun-akun tersebut untuk promosi sayangnya masih bercampur baur dengan status pribadi pemilik akun yang kurang penting dan tidak berkaitan dengan produk yang ditawarkan, misalnya membuat status galau atau sikap politik jelang pilpres yang kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan jaringan.

Dalam kajian penulis, kemampuan Lingkar Sosial dibidang jurnalisme dan aplikasi IT menjadi bagian penting organisasi penggerak inklusi ini menonjol dalam kegiatan advokasi di Malang. Sejenak kita tengok track recordnya.  Lingkar Sosial Indonesia berdiri pada tahun 2014, selang dua tahun kemudian (2016) Linksos menginisiasi berdirinya Forum Malang Inklusi sebuah Forum yang sepakat membangun Malang Raya inklusif menuju Indonesia Inklusif.

Pada tahun yang sama 2016 Linksos memulai kolaborasi dengan GPDLI untuk advokasi kusta.  Kasus pertama yang ditangani adalah laporan masyarakat atas kekosongan obat kusta MDT di Lampung. Kolaborasi berlanjut tahun 2018 Lingkar Sosial aktif sebagai anggota Farhan Indonesia.

Di bidang ekonomi,  Lingkar Sosial memiliki kelompok kerja disabilitas yang menonjol, pasalnya proyek rintisan mereka membangun kelompok kerja mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah mampu memiliki aset 6 mesin jahit dan sebuah outlet/ toko untuk memasarkan hasil karya anggotanya.

Pemanfaatan IT dan kegiatan jurnalistik menjadi bagian penting dalam keberhasilan ini. Sekecil apapun kegiatan Lingkar Sosial selalu uptodate di media sosial sehingga menimbulkan kepercayaan publik.  Sebagian masyarakat membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kelompok kerja. Demikian pula konsisten organisasi terhadap hak berekspresi dan berpendapat berperan dalam hal ini.  Organisasi penggerak inklusi ini tidak segan menolak bantuan dari Pemerintah maupun swasta jika dinilai tawaran bersifat charity dan menggangu independensi organisasi.

Pentingnya penggunaan IT yang kemudian dalam aplikasinya disebut sebagai platform digital diulas Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution acara Musyawarah Nasional IX Masyarakat Telematika (Munas Mastel) Indonesia Tahun 2018 digelar di Jakarta pada Kamis (12/4/2018). Bagi Darmin, tidak ada comfort zone pada revolusi ini, karena kondisi dunia teknologi cepat berubah, seperti yang saat ini terjadi pada dinamika Revolusi Industri 4.0.

Dipetik dari Liputan6. Darmin dalam pidatonya menjabarkan, di satu sisi digital membawa manfaat dan membuka peluang luas bagi suatu negara untuk melakukan lompatan besar, sisi lain ada juga tantangan.

Manfaat dan keuntungan platform digital menurut Darmin Nasution meliputi inovasi, inklusifitas dan efisiensi. Yang pertama inovasi, yaitu munculnya model-model bisnis baru tidak lepas dari kemampuan para inovator untuk merancang strategi lewat platform digital.

Di Indonesia sendiri, inovasi digital yang terjadi tidak hanya di dunia ritel, tapi juga di bidang pendidikan, katering, kesehatan, bahkan di dunia hukum. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka akan timbul persaingan sehat yang berdasarkan inovasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Manfaat berikutnya adalah inklusivitas. Lewat platform digital, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau orang banyak di berbagai daerah. Hasilnya, terjadi inklusivitas yang menguntungkan orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari daerah metropolitan, sehingga mereka turut menikmati layanan digital.

Ketiga adalah efisiensi. Tentu dengan berkembangnya inovasi platform digital, otomatis akan ada efisiensi, baik dari segi manufaktur maupun pemasaran. Hal ini tentunya memerlukan kecerdasan dari pebisnis untuk mengoptimalkan strategi mereka di dunia digital.

* penulis adalah pendiri Lingkar Sosial Indonesia, dan anggota Farhan Indonesia- Malang



Links Referensi:

1. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas – Pusham UII PDF, https://pusham.uii.ac.id›files

2. Kebebasan Berekspresi adalah… – Unesco PDF, www.unesco.org›foe-toolkit-indonesian

3. Teknologi Informasi, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi

4. Jurnalisme, https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme

5. Kolaborasi Inklusif dan Kampanye Musik di Platform Digital, https://www.solider.id/baca/5025-kolaborasi-inklusif-kampanye-musik-platform-digital

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name
     
     
     


    three × 5 =