Membangun Organisasi Berdaya dalam Jaringan FARHAN Indonesia

Oleh: Ken Kerta*
Organisasi berdaya (dalam hal ini NGO atau organisasi pemerintah) adalah organisasi independen dan berkekuatan hukum, mampu menjalankan AD/ART tanpa intervensi, bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan serta mampu menjalankan fungsi kontrol sebagai ormas. Penulis mendefinisikan organisasi berdaya atas dasar lima pilar organisasi mandiri yang dijalankan organisasi Lingkar Sosial yaitu: legalitas, independensi,  kemandirian, manfaat dan fungsi kontrol.
Sedangkan indikator dari organisasi berdaya adalah output dari kinerja lima pilar tersebut, yaitu indikator pertama memiliki kekuatan hukum, misal terdaftar di notaris, terdaftar di organisasi perangkat daerah (OPD), terdaftar di Kemenhunkam atau diakui secara adat. Indikator kedua menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tanpa intervensi pihak lain,  tidak dikendalikan oleh lembaga donor, bergerak tanpa tekanan pemerintah, bukan binaan parpol atau lembaga lain dan semacamnya.
Indikator ketiga adalah mampu memenuhi kebutuhan kegiatan tanpa bergantung pada pihak lain atau donor. Hubungan dengan pihak lain,  patner, maupun donor bersifat kolaboratif, saling menguntungkan dan saling menghormati. Indikator keempat memiliki anggota dan kegiatan yang berkelanjutan serta hasil dari kegiatan tersebut dinilai anggotanya bermanfaat.
Indikator kelima adalah mampu menjalankan kontrol sebagai fungsi dari ormas. Obyek kontrolnya adalah pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pergerakan organisasi. Terakhir indikator keenam adalah indikator tambahan yaitu inklusif kolaboratif, organisasi bersifat terbuka bagi masyarakat dan menjalin kerjasama dalam melayani masyarakat.
Fenomena organisasi OYPMK
OYPMK adalah orang yang pernah mengalami kusta. Sebagian diantara mereka berkumpul dalam komunitas- komunitas baik yang dibangun secara mandiri dan independen maupun atas bentukan pemerintah, lembaga-lembaga donor, ormas dan lainnya. Motivasi mereka berkumpul atau dikumpulkan dalam sebuah komunitas diantaranya untuk bersama-sama mengatasi persoalan, memperoleh pendanaan atau kepentingan lainnya.
Sedangkan kegiatan organisasi OYPMK kebanyakan berkaitan dengan pengobatan dan perawatan kusta. Komunitas ini lazim dalam binaan Puskesmas yang kemudian disebut KPD atau kelompok perawatan diri. Beberapa komunitas nampak mengembangkan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja dan kelompok usaha.
Sumber dana kegiatan organisasi OYPMK. Jika berkaitan dengan perawatan kusta mereka bekerjasama dengan puskesmas. Namun jika berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan biasanya mereka swadaya. Masih sedikit dari komunitas kusta lokal yang bekerjasama dengan donor seperti badan amil zakat dan perusahaan. Perkembangan komunitas OYPMK rerata stagnan, karena tidak fokus sebab diantaranya hambatan stigma yang melekat, masalah kesehatan/ reaksi kusta, serta ketergantungan dengan bantuan.
Jaringan organisasi OYPMK. Rerata kelompok kusta lokal bersifat ekslusif atau tertutup, hanya bergaul dengan sesama OYMPK. Mereka tidak berhubungan dengan komunitas lainnya secara berkelanjutan. Penyebab utamanya adalah stigma yang melekat.  Namun disisi lainnya organisasi kusta di tingkat pusat (bagi organisasi struktural) berjejaring internasional.
Paradigma organisasi berdaya
Tak sedikit organisasi disabilitas yang aktif di permulaan, sekitar satu hingga dua tahun kemudian vakum maupun stagnan dalam pergerakan selanjutnya. Persoalannya klasik yaitu masalah pendanaan. Segala upaya pun sudah dilakukan, paling banyak diupayakan adalah mencari donatur atau pengajuan pendanaan ke dinas sosial dan perusahaan-perusahaan.
Beberapa organisasi bahkan tampak tak terduga, mereka telah berjejaring nasional bahkan didanai oleh lembaga donor internasional, namun setelah proyek selesai mereka mengalami colaps atau sekarat. Kembali pada status sebagai organisasi lokal yang disibukkan mencari pendanaan kegiatan. Organisasi bergantung donor dan anggota tetap hidup miskin dan dalam keterbelakangan sosial. Kasus ini bukan hanya merugikan masyarakat juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap LSM.
Selama ini ada pemahaman yang salah kaprah dalam dunia LSM, ketika sebuah organisasi  sudah didanai oleh lembaga donor internasional maka disebut LSM internasional, bonafit, sukses dan sebagainya. Padahal kembali pada hakikat LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang kini disebut ormas dalam UU Ormas, adalah lembaga yang berdiri atas swadaya masyarakat.
Swadaya artinya dengan daya sendiri. Maka ketika bergantung pada lembaga donor hingga mengganggu independensi dan fungsi kobtrol adalah salah satu indikator sebuah organisasi belum berdaya.
Paradigma organisasi berdaya tidak mengacu pada proyek-proyek donor, yang selesai proyek selesai pula pendampingan masyarakat. Organisasi berdaya mengacu pada penguatan kapasitas masyarakat sehingga berkelanjutan pada kemampuan dan peningkatan daya masyarakat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Pentingnya kolaborasi inklusif
Definisi kolaborasi adalah hubungan kerjasama antar pihak atas dasar penyatuan kepentingan sehingga saling menguntungkan. Sedangkan inklusif pada prinsipnya terbuka bagi semua pihak,  menghargai keberagaman dan menghilangkan segala bentuk hambatan.  Kolaborasi inklusif seperti dilakukan oleh Farhan Indonesia dan lintas organisasi disabilitas dalam jaringan nasional maupun internasional.
FARHAN adalah sebuah organisasi payung yang beranggotakan organisasi-organsasi yang punya perhatian pada masalah Morbus Hansen atau Kusta atau Lepra. Organisasi ini menjadi pengawal yang paling rendah atau mengakar kebawah dan terkait isu-isu yang berhubungan dengan kusta. Pencanangan FARHAN – Federasi Re-Integrasi Hansen Indonesia pada Hari Hak Azasi Manusia Dunia 10 Desember 2015. Pendirian Farhan diinisiasi oleh beberapa aktivis organisasi GPDLI.
Bentuk kolaborasi Farhan diantaranya merangkul organisasi-organisasi lokal dalam kegiatan bersama membangun jaringan advokasi kusta. Farhan juga berkolaborasi dengan Pemerintah dan organisasi disabilitas dalam jaringan nasional dan Internasional sehingga makin memudahkan upaya-upaya advokasi kusta.
Manfaat kolaborasi inklusif seperti kolaborasi Farhan dan Lingkar Sosial (Linksos). Pada tahun 2016 Linksos memulai kolaborasi dengan GPDLI untuk advokasi kusta.  Kasus pertama yang ditangani adalah laporan masyarakat atas kekosongan obat kusta MDT di Lampung. Kolaborasi berlanjut hingga saat ini. Tahun 2018 Lingkar Sosial terlibat aktif sebagai anggota Farhan Indonesia diantaranya untuk kegiatan sosialisasi  Convention on the Right of Person with Disability (CRPD) khususnya pasal 21 ke lintas komunitas kusta dan disabilitas di Indonesia.
Farhan Indonesia, GPDLI dan Lingkar Sosial Indonesia serta organisasi terkait secara masif melakukan kampanye sadar kusta melalui media sosial sehingga mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat. Mereka juga memiliki grup komunikasi whatsapp untuk memudahkan komunikasi antar jaringan, untuk berdiskusi perihal pengobatan dan perawatan kusta dan media advokasi kusta. Dampak dari grup komunikasi ini antara lain lebih cepatnya penanganan laporan kasus penanganan kusta dari lintas daerah di Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai fungsi kontrol bagi pemerintah dalam layanan pengobatan kusta.
Di era saat ini,  kolaborasi inklusif mutlak diperlukan. Bukan jamannya lagi bertahan pada model organisasi ekslusif yang hanya bergaul dengan sesama organisasi kusta.  Bukan jamannya pula bertahan pada model organisasi struktural yang menempatkan komunitas-komunitas lokal sebagai obyek pelayanan dan yang mendudukkan pengurus pusat sebagai subyek penggerak. Melainkan semua elemen organisasi harus mampu menjadi subyek penggerak organisasi.
Penulis merekomendasi pola organisasi Farhan Indonesia yang berfungsi sebagai payung lintas organisasi kusta dan yang fokus pada morbun, hansen, lepra dan lainnya. Sementara anggota-anggota organisasi dari lintas daerah berkedudukan setara sebagai subyek bagi pergerakan advokasi kusta. Model kolaborasi Inklusif ini sama dilakukan oleh jaringan organisasi Lingkar Sosial di Malang, yaitu Forum Malang Inklusi dan Pokja (kelompok kerja) Disabilitas Lingkar Sosial.
Artikel materi pertemuan GPDLI untuk sosialisasi CRPD Pasal 21 tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Hak Atas Akses Informasi, Cirebon 31 Jan- 2 Feb 2019
*Penulis adalah pendiri organisasi Lingkar Sosial Indonesia dan anggota Farhan Indonesia-Malang.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name
     
     
     


    + 5 = six