Kaum Disabilitas Sampaikan Harapan kepada Jokowi
Lebih dari 50 orang disabilitas berkumpul dan berbincang di Posko Cemara 19, Selasa (5/2/2019). Mereka datang dari wilayah Jabodetabek mewakili kaum disabilitas.
Mereka ke Posko Cemara 19 untuk berdiskusi soal penerapan hak-hak disabilitas dan menyampaikan aspirasi sekaligus berkeluh-kesah tentang isu-isu terkini.
Diskusi bertajuk Suara Penyandang Disabilitas Nasional itu berlangsung selama empat jam. Ada tiga materi utama yang mereka bahas, yakni soal isu pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Pembicara pada diskusi itu Sunarman Sukamto staf Kantor Staf Presiden Bidang Polhuhamkam dan Nuah P Tarigan Ketua Gerakan Peduli Disabilitas (GPD).
Diskusi berlangsung seru dan tanya jawab antarpeserta dan pemantik diskusi sampai harus diperingatkan berkali-kali lantaran waktu habis. Seru.
“Masih banyak kepala sekolah dan pendidik yang belum bisa bahasa isyarat, sehingga membuat peserta didik penyandang disabilitas kesulitan berkomunikasi,” ujar salah seorang peserta.
Keluh kesah seperti ini diamini oleh kebanyakan peserta. Tetangga dan kerabat mereka yang juga menyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunawicara, kerap kali terhambat pendidikannya.
Sunarman berusaha menjelaskan masalah ini. Dia tak mau memungkiri fakta tersebut banyak terjadi di lapangan. Begitu juga dengan Nuah, dia menyebut masyarakat umum masih melekatkan stigma tak berdaya kepada kaum disabilitas.
“Ini adalah masalah klasik. Sejak zaman dulu sampai sekarang masih saja terjadi, tapi beruntunglah di era Jokowi ini sudah sangat berkurang. Masyarakat harus mengubah sudut pandangnya. Dari cara pandang kasihan atau mengasihani menuju kesetaraan hak,” ungkap Nuah.
Nuah segera melanjutkan pernyataan itu. Dia menyebut, dengan perspektif baru ini tugas pemerintah dipastikan tidak akan lagi mudah. Butuh dukungan semua pihak, termasuk para penyandang disabilitas sendiri.
“Dari sekedar mengasihani menjadi penyetaraan hak ini akan mengangkat harkat hidup kita semua sebagai penyandang disabilitas. Artinya bisa dibilang tugas negara makin berat, karena negara harus mampu memberikan hak-hak kemanusiaan kepada kita semua. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Perspektif baru itu akan mengantarkan dunia pendidikan Indonesia ke arah yang lebih inklusif. Artinya, setiap sekolah harus bisa menjadikan dirinya ramah penyandang disabilitas.
Berdampingan dengan hal itu, artinya juga setiap guru harus bisa bahasa isyarat. “Ini akan menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas,” kata Nuah.
Sunarman menyambut aspirasi para penyandang disabilitas ini dengan semangat. Dia menyatakan hal-hal yang diungkapkan peserta diskusi memang benar adanya. Sunarman tidak memungkiri hal tersebut.
“Ini adalah tantangan kita. Saya pikir ini adalah aspirasi yang bagus yang bisa saya sampaikan di KSP. Bagaimana mengajar anak dengan berbagai kebutuhan khusus adalah tantangan besar. Memang beberapa sekolah sudah didapuk menjadi sekolah inklusif, tetapi tenaga pendidiknya perlu di-upgrade. Agar menguasai kemampuan teknis sehingga bisa membimbing anak-anak difabel,” tuturnya.
Selain itu, dia juga mengomentari soal sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Sunarman menyatakan, pemerintah telah memberikan anggaran untuk mendukung sekolah inklusif.
Selain itu, malah banyak sekolah yang mendapuk diri sebagai sekolah inklusif meski tak mendapat dukungan anggaran.
“Artinya kesadaran semakin meningkat. Supporting financial memang ada. Tapi faktanya, itu belum cukup. Para pendidik harus punya kapasitas yang bagus untuk mendukung kebijakan ini,” tutur pria penyandang disabilitas yang pernah menjadi Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo itu.
Nuah menekankan sekali lagi pentingnya keterlibatan para penyandang disabilitas. Sebab, untuk mendapatkan hak kesetaraan yang sudah diatur negara, mereka harus berani bersuara.
Kaum disabilitas harus mau menyampaikan permasalahan mendasar itu kepada Jokowi atau lembaga negara lainnya.
“Kita berada di era new social movement. Jangan hanya bisanya menyalahkan pemerintah. Kita harus berani bicara dan menunjukkan diri. Di sisi lain, negara sudah mengatur hak kita dan mewujudkannya dalam rekruitmen disabilitas di BUMN, CPNS atau lembaga pemerintah. Nah yang belum ini kan perusahaan-perusahaan, kita harus mendapatkan hak kita dengan berani bicara, laporkan,” tandasnya. (*)
https://jokowidodo.app/post/detail/harapan-dan-aspirasi-kaum-disabilitas
