Siaran Pers Pokja Implementas UU Penyandang Disabilitas terkait Penutupan Penyelenggaraan Asian Paragames 2018
Satu minggu penyelenggaraan Asian Para Games 2018 berakhir sudah. Atlit-atlit Indonesia berhasil mengharumkan nama negara dan mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Perolehan 135 medali, 37 diantaranya medali emas, telah membuktikan bahwa seorang penyandang disabilitas sudah seharusnya dipandang dari kemampuannya dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Kesuksesan para atlit tidak lepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung maupun dari layar kaca perjuangan mereka, dan juga para relawan yang dengan setia dan tekun memastikan penyelenggaraan berjalan dengan lancar.
Namun dibalik hingar bingar prestasi tersebut, perhelatan Asian Paragames 2018 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bahkan event internasional itu justru membuka mata lebih lebar bahwa dalam aspek aksesibilitas dan pelayanan, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas masih tertinggal jauh.
Dengan mudah di lokasi pertandingan ditemukan bagaimana para disabilitas netra tidak mendapat informasi tentang jalannya suatu pertandingan karena ketiadaan narator yang menjelaskan jalannya pertandingan. Bagaimana dalam upacara pembukaan seorang pengguna tongkat kelelahan karena harus berjalan jauh sampai terpaksa singgah di ruang kesehatan. Bahkan sampai kejadian terbaru ketika dalam upacara penutupan tempat bagi penyandang disabilitas diletakan pada lokasi tanpa kursi. Padahal diberbagai transportasi publik sudah diterapkan kebijakan kursi prioritas bagi penyandang disabilitas. Seluruh kejadian tersebut menggambarkan bagaimana petinggi atau pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan Asian Paragames 2018 tidak mengenal kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam hal inilah terbukti peribahasa yang mengatakan “tak kenal maka tak sayang”.
Kealpaan terbesar dari Pemerintah maupun Panitia penyelenggara Asian Paragames 2018 adalah pelibatan penyandang disabilitas. Pelibatan disini bukanlah bersifat simbolis, seperti anak-anak yang dimobilisasi untuk mengikuti suatu kegiatan. Namun secara substantif, yaitu melibatkan mulai dari penyusunan desain sampai kepada perincian kebutuhan, dan yang lebih penting adalah terlibat dalam pengambilan keputusan.
Kondisi disabilitas bukanlah suatu hal yang dapat dipelajari dengan singkat. Mereka yang memahami adalah mereka yang mengalami sendiri bagaimana mengatasi hambatan dan apa saja yang dibutuhkan sebagai suatu bentuk aksesibilitas atau akomodasi yang layak. Pengetahuan terbesar mengenai disabilitas ada pada penyandang disabilitas itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar dari semangat “Nothing about us, without us” yang selalu digaungkan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Berdasarkan dari penjelasan tersebut pantas bagi kita semua untuk mempertanyakan Bersama, khususnya kepada Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, bahwa penyelenggaraan Asian Paragames 2018 ini untuk siapa?
Kejuaraan ini hadir untuk merayakan keberagaman manusia, khususnya disabilitas. Dengan adanya kejuaraan Paragames maka diharapkan adanya kesadaran dari setiap negara untuk senantiasa melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Khususnya hal itu terwujud dalam bentuk fasilitas aksesibilitas, pelayanan yang memahami kebutuhan disabilitas, sampai kepada kebijakan-kebijakan yang mengikis pemikiran negatif atau defisit terhadap penyandang disabilitas.
Tentu kita Bersama tidak ingin menjadikan Asian Paragames 2018 menjadi kegiatan yang seremonial, dan berakhir dengan cerita manis prestasi para atlet. Oleh karena itu, harus ada pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh dari penyelenggaraan kejuaraan asia ini, yang menyasar pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk itu, Kami Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas mendesak Presiden Joko Widodo untuk :
1. *melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan berbagai kebijakan;
2. memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan transportasi;
3. menghadirkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan kenegaraan; dan
4. melakukan edukasi dan sosialisasi disabilitas sebagai bagian keragaman manusia di Indonesia dan dunia.*
*Jakarta, 13 Oktober 2018*
Koalisi Disabilitas
|
|
